Pandangan dan Perilaku Politik Masyarakat Muslim Pinggiran Kota Medan Pada Pemilu 2009

Abstraksi
Perilaku politik masyarakat muslim pinggiran Kota Medan secara umum telah mengalami kondisi tarik menarik, antara kepentingan keagamaan dengan kepentingan politik praktis. Namun, dalam kenyataannya tidak selamanya agama memiliki peran dalam membentuk pandangan dan perilaku politik masyarakat muslim. Karena memang dalam perkembangan kontemporer menunjukkan paling tidak ada lima perubahan pandangan dan perilaku politik masyarakat muslim, seperti pandangan dan perilaku politik uang; pandangan dan perilaku politik aliran plus uang; perilaku politik perjuangan ideologi; pandangan dan perilaku apatis politik; pandangan dan perilaku politik hiburan.
Dari kelima kecenderungan pandangan dan perilaku politik ini tampaknya yang paling mengemuka justeru pandangan dan perilaku politik uang. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan kalau sebenarnya perubahan perilaku politik masyarakat muslim yang signifikan sebab telah membawa perubahan yang nyata dalam wacana perpolitikan yang bersifat pragmatis sama sekali dalam membentuk kecenderungan politik yang sedang atau mungkin saja yang akan berlaku.

Keyword: perilaku politik, masyarakat muslim, politik uang.

Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi dalam sejarah panjangnya, khususnya paska kemerdekaan telah melewati tiga masa kepemimpinan, yaitu masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Dari ketiga masa kepemimpinan itu tercatat telah melakukan sedikitnya sembilan kali pemilu. Kenyataan ini menunjukkan kalau bangsa Indonesia dalam konteks ini telah mengalami beberapa kali “masa percobaan” demokrasi yang akan mengantarkan bangsa ini ke tengah-tengah kehidupan politik yang demokratis.
Proses berdemokrasi yang panjang ini telah menjadi perhatian para ahli—baik lokal ataupun internasional—terutama yang mempertanyakan relevansi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, baik sistem ataupun teknis pelaksanaannya di Indonesia. Contoh yang paling tepat dikemukan dalam konteks berdemokrasi ini adalah pelaksanaan pemilu sebab pemilu bagian dari “skenario” bangsa bagaimana semua masyarakat diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi politiknya, khususnya dalam memilih dan dipilih menjadi pemimpin bangsa.
Jalan panjang pemilu ini sebagaimana yang disebutkan di awal tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat muslim sebagai komunitas yang terbesar di negeri ini—sebagai subjek sekaligus objek pemilih—karena peran serta masyarakat muslim memang sangat menentukan dalam proses demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan, tidak keliru untuk menyatakan bahwa pemilu tidak akan pernah berlangsung apabila tidak ada keterlibatan dan kesediaan masyarakat muslim untuk memberikan hak pilihnya. Untuk itulah, partisipasi masyarakat muslim dalam proses menyukseskan demokrasi dalam konteks pemilu tidak dapat diabaikan sebab masyarakat muslim telah membuktikan kiprahnya dalam mewarnai politik yang ada di negeri ini.
Oleh sebab itu, partisipasi politik masyarakat muslim itu menjadi penting dalam proses pemilu, setidaknya dapat ditandai dari keterlibatan individu atau kelompok dalam berbagai tingkatan di dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Keterlibatan ini dapat diidentifikasi pada dua bentuk, yaitu partisifasi aktif dan partisipasi pasif. Partsipasi aktif dapat dicirikan dengan—meminjam istilah Michael Rush—sikap masyarakat yang selalu disibukkan dengan diskusi politik informal oleh individu-individu, baik itu di lingkungan keluarga, tempat bekerja, atau segala tempat yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan. Sedangkan partisipasi pasif adalah kelompok masyarakat yang sangat sedikit membicarakan diskursus politik, tetapi tetap saja memiliki minat terhadap perkembangan politik.
Dalam kaitan partisipasi politik ini, secara lebih terperinci Dan Nimmo memberikan empat karakteristik partisipasi politik, yaitu 1) adanya sikap untuk mengidentifikasi partai politik; 2) melakukan pendaftaran untuk ikut pemilihan; 3) memberikan suara dalam Pemilu; dan 4) keikutsertaan dalam bagian kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik. Identifikasi yang diajukan Nimmo ini memang dilihatnya dalam konteks negara Amerika, tetapi juga sangat relevan dengan konteks politik yang telah atau sedang berlangsung di Indonesia sebab kecenderungan yang disebutkan Nimmo itu telah dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat Indonesia dalam mensukseskan “pesta demokrasi” ini, baik itu diskusi kelompok hingga keterlibatan di dalam salah satu partai politik.
Berkaitan dengan hal di atas, pada tahun 2009 Indonesia akan melaksanakan Pemilu legislatif—temasuk DPD—dan Pemilu Presiden yang telah diatur melalui UU Pemilu No. 10 Tahun 2008. Khususnya Pemilu legislatif, rakyat Indonesia diharuskan memilih 38 Partai dan dihadapkan pada sebuah sistem baru yang belum pernah sama sekali dikenal, yaitu Sistem Proporsional Terbuka. Sistem ini mengatur setiap Calon Legislatif akan terpilih apabila mampu mengumpulkan suara terbanyak.
Oleh sebab itu, sistem tersebut bagi Calon Legislatif merupakan “angin surga” yang berimplikasi pada persamaan kesempatan. Kenyataan yang demikian tentu akan dimanfaatkan oleh para Calon Legislatif untuk mensosialisasikan diri dalam upaya merebut simpati masyarakat dengan berbagai cara agar menjadi pilihan rakyat termasuk melayani permintaan masyarakat yang cenderung pragmatis dan “aji mumpung”.
Realitas tersebut melahirkan sikap pesimisme bagi sebagian masyarakat muslim bahwa praktek politik seperti ini tidak lebih dari sekedar melampiaskan ambisi “syahwat politik” sebagian kalangan elitis yang berlindung di balik baju demokrasi. Sikap pesimis ini tentu membawa pergeseran partisipasi politik masyarakat yang mungkin sekali disebabkan adanya semacam “trauma” politik ketika rezim orde baru berkuasa, yang telah melakukan “pemaksaan” politik menjadikan sebagian masyarakat muslim tidak lagi begitu percaya dengan sistem pemilu yang dilaksanakan. Pemaksaan politik ini memberi implikasi dengan munculnya gerakan Golput (golongan putih; atau golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pemilu [netral]) di tengah masyarakat yang semakin menguat khususnya paska reformasi.
Gerakan Golput awalnya muncul bukan berangkat dari ketidak percayaan pada partai politik atas janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi lebih dari pada ketidak puasan terhadap gerakan politik rezim orde baru yang berkuasa kala itu. Munculnya perilaku politik Golput nampaknya terus berlanjut—walaupun sebenarnya rezim orde baru telah berakhir—dan memasuki babak baru pada masa reformasi.
Menguatnya angka Golput pada masa reformasi nampaknya sangat berkaitan erat dengan semangat yang dibawa reformasi tersebut, yang telah mengilhami munculnya kebebasan tanpa batas—paling tidak ini menurut sebagian ahli—seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memenuhi hak dan kewajiban, hingga kebebasan mendirikan partai politik dan lainnya. Oleh karena itu, untuk menyebut umpamanya angka Golput ini semakin mengemuka setidaknya dalam konteks Pilkada di Kota Medan pada tahun 2005 sebagaimana yang dilaporkan Lembaga Survei Indonesia mencapai 46,30 %, dan angka itu lebih tinggi lagi di berbagai Kota lainnya di Indonesia.
Tingginya angka Golput memiliki hubungan langsung dengan perilaku politik masyarakat muslim yang berlangsung selama ini, menurut Tolkhah bahwa perilaku masyarakat dalam pemilu seiring munculnya sikap Golput juga diikuti tarik menarik antara kalangan—meminjam istilah Clifford Geertz—santri (partai Islam) dan abangan (partai nasionalis) dalam upaya menyampaikan aspirasi politiknya, dan kedua partai yang berbeda ini jelas tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat muslim di dalamnya.
Perilaku politik ini terus mengalami perkembangan pada fase selanjutnya, yaitu pergeseran dari perilaku politik yang bercorak kultural (cultural oriented) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat hingga pada perilaku politik yang bercorak struktural (structural oriented), bahkan perkembangan terakhir menunjukkan pergeseran itu terus mengalami perkembangan pada puncak yang mengkhawatirkan pada perilaku politik yang bercorak pragmatis (pragmatical orinted).
Perilaku politik pragmatis yang dimaksud di sini—juga tidak terlepas dari masyarakat muslim di dalamnya—adalah bahwa ada kenyataan yang sudah menjadi “rahasia umum” bahwa tipologi politik yang muncul berkaitan dengan kecenderungan “political money” di tengah-tengah masyarakat semakin menjadi nyata. Kenyataan ini dapat dilihat pada proses tahapan pemilu, seperti sosialisasi, kampanye, pemilihan dan paska pemilihan dengan pandangan politik masyarakat bahwa siapa yang memiliki atau yang memberi uang akan mendapat dukungan dari masyarakat tanpa mempertimbangkan kapabilitas calon yang didukung.
Berkaitan dengan perilaku politik pragmatis ini sebenarnya memberi dampak yang kurang baik dalam proses berdemokrasi di Indonesia sebab beberapa kasus yang mengemuka berawal dari sudut pandang yang pragmatis ini. Umpamanya, dalam konteks pemilihan Kepala Daerah di Sumut—yang lalu—selalu saja diiringi dengan munculnya beberapa konflik, bahkan cenderung pada perilaku anarkisme di kalangan simpatisan partai, seperti pengrusakan gambar, baliho, spanduk., dan lainnya. Tentu saja fenomena konflik dan anarkisme ini menunjukkan belum “dewasanya” masyarakat partai dan masyarakat awam dalam proses berdemokrasi, yang juga sangat berkaitan langsung dengan perilaku politik pragmatis masyarakat tersebut.
Namun, apa yang disebutkan sebagai kecederungan terakhir ini tetap saja tidak bersifat generalis sebab sebagian kalangan masyarakat masih ada yang konsisten dengan pandangan politiknya sendiri. Oleh sebab itu, penulis melihat sangat relevan untuk melakukan kajian bagaimana perilaku politik masyarakat muslim pada pemilu 2009 di Pinggiran Kota Medan sebab perilaku politik masyarakat muslim ini sangat menentukan proses pelaksanaan pemilu ini karena posisi masyarakat muslim sebagai penentu berlangsung atau tidaknya pemilu yang sebentar lagi akan digelar dalam tahapan pemilu legislatif dan presiden.

Kajian Terdahulu
Sejalan dengan perkembangan waktu ditemukan pegeseran pemikiran politik Islam di Indonesia di era paska Orde Baru. Dalam penelitiannya “Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Paska Orde Baru: Studi terhadap Pemikiran Politik Partai-partai Islam”, Sri Wahyuni dan Udiyo Basuki menemukan bahwa pada masa Orde Baru, pemikiran politik Islam lebih didominasi oleh pemikiran legal formal atau formalistik yang diindikasikan dengan semangat kepartaian yang berasaskan Islam dengan pelebelan simbol-simbol keislaman, bahkan memperjuangkan Islam ideologis. Sedangkan pada masa akhir Orde Baru, pemikiran politik Islam di Indonesia didominasi oleh pemikiran substansial atau substantifistik. Kemudian, pada era paska Orde Baru terjadi tranformasi pemikiran politik Islam dari dominasi substantifistik menjadi munculnya kembali pemikiran formalistik. Namun, kedua tipologi tersebut muncul bersamaan dan tidak bisa dikatakan bahwa salah satu di antara keduanya menjadi dominan.
Kenyataan menunjukkan bahwa pengalaman berdemokrasi masyarakat Indonesia telah melahirkan genre “Islam politik” yang pro demokrasi. Anders Uhlin misalnya, dalam studinya tentang gerakan prodemokrasi di Indonesia, menggambarkan derasnya gelombang demokratisasi di negeri ini. Uhlin memetakan wacana demokrasi Islam Indonesia ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) modernisme, yakni pemikiran Islam modernis yang mengajukan bentuk demokrasi dengan model Barat. Kelompok ini menggunakan bahasa Islam dalam membicarakan demokrasi dan mendasarkan pemikiran mereka tentang bentuk demokrasi di Indonesia pada ide-ide Barat tentang demokrasi konservatif, liberal, dan sosial demokrat; (2) neo modernisme, yang lebih mendasarkan pemikiran mereka pada prinsip-prinsip Islam orisinal, meski masih tetap terbuka pada pengaruh-pengaruh Barat. Kelompok ini bertujuan menjadi modern dalam hal metodologi tanpa melupakan tradisi Islam. Mereka kritis terhadap banyak aspek tradisionalis maupun modernis; (3) transformisme, yang meyakini bahwa doktrin-doktrin agama harus ditafsirkan ulang guna membantu rakyat dalam menemukan akar ketidakadilan sosial dan mengorganisasi tindakan kolektif untuk mengubah masyarakat.
Gagasan-gagasan pemikiran dari berbagai corak pemikiran, yang disebutkan oleh para ahli di atas, secara signifikan mempengaruhi perilaku politik pemiliknya. Sebagai contoh, Abdul Haris menemukan dalam penelitiannya tentang pergerseran perilaku politik NU di Jember, Jawa Timur, menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran perilaku politik di kalangan NU dari yang bercorak kultural (cultural oriented) ke struktural (structural oriented). Pergeseran ini memanglah secara personal bukan institusional tetapi juga tetap memberi pengaruh yang besar terhadap perilaku politik komunitas NU di Indonesia secara global sebab organisasi keagamaan semisal NU memiliki masa yang menyebar ke seluruh Indonesia maka dapat dipastikan bahwa perilaku politik dalam kaitan sentimen organisasi keagamaan tetaplah menjadi relevan dalam pemilu 2009 ini.
Berkaitan dengan penelitian Haris di atas, Muslih juga dalam penelitiannya tentang perilaku politik masyarakat di Surakarta, menemukan bahwa gagasan-gagasan negara syari’ah—gagasan pemberlakuan syari’at Islam secara kâffah—dan berhubungan dengan persoalan kenegaraan, yaitu institusi negara, konstitusi negara, dasar negara, sistem pemerintahan, demokrasi, Pemilu, dan peranan politik perempuan telah memberikan pengaruh besar terhadap perilaku politik yang mereka lakukan dalam ranah praksis-pragmatis.
Lebih jauh, Muslih menyatakan perilaku penganut paham ini cenderung memiliki pola yang sama dengan pola gagasan-gagasan yang dipegangi, yaitu kebanyakan moderat dalam perilaku. Didasari oleh faktor sejarah, sosial, budaya lingkungan yang melingkupi organisasi dan para tokohnya, kelompok pendukung gagasan negara syari’ah di Surakarta ini, walaupun secara pemahaman teologis fundamental, dalam praktiknya telah mengalami adaptasi dan akulturasi sehingga cenderung moderat. Jadi, pelabelan terhadap kelompok ini sebagai kelompok beraliran radikal, untuk kasus Surakarta belum masuk kategori sebagai gerakan (perilaku) yang benar-benar radikal.
Berkaitan dengan penelitian di atas ada suatu penelitian lagi yang telah memetakan perilaku politik masyarakat muslim, khususnya di Sumut yang sangat dekat dengan penelitian ini, yaitu penelitian Abbas Pulungan tentang isu agama dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pulungan menyimpulkan bahwa pemikiran dan aksi agama atau afiliasi kelompok-kelompok keagamaan …. telah menciptakan suasana hubungan sosial yang kondusif. Hal ini bermakna bahwa kegiatan pilkada di tengah masyarakat yang heterogen dari sisi agama dan etnis tidak selamanya meningkatkan intensitas konflik, tetapi juga mengurangi konflik itu.
Dengan demikian, setidaknya terlihat jelas bahwa ragam pemikiran politik, wilayah, kondisi sosial budaya, dan terlebih lagi agama sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat sebab apa yang disebutkan ragam terakhir ini memang memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku politik masyarakat yang memang terkenal sangat menjunjung tinggi nilai agamanya. Dalam penelitian ini, semua unsur di atas akan coba diteliti peran dan pengaruhnya terhadap perilaku politik masyarakat pada pemilu 2009.

Temuan Penelitian
1) Pandangan dan Perilaku Politik Uang
Kecenderungan pandangan dan perilaku politik berdasarkan uang ini semakin mengemuka karena memang bukan rahasia lagi. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap ada moment politik—terlebih lagi dalam proses pemilihan legislatif, kepala daerah ataupun presiden—kecenderungan pandangan dan perilaku politik berdasarkan uang ini hampir tidak pernah ditinggalkan karena memang uang memiliki daya tarik tersendiri dalam ranah perpolitik sehingga tidak mengherankan kalau kecenderungan pandangan dan perilaku politik uang ini semakin mengaut, khususnya saat proses pemilihan calon legislatif tidak lagi berdasarkan nomor urut calon, tetapi berdasarkan suara terbanyak.
Diberlakukannya pemilihan suara terbanyak dalam proses pemilihan calon legistatif ini dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab utama menguatkanya pandangan dan perilaku politik uang di tengah-tengah masyarakat karena memang para calon legislatif—dalam konteks pemilihan suara terbanyak ini—memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan posisi menjadi anggota legislatif maka saat yang bersamaan itu pulalah pandangan dan perilaku politik yang tidak sehat dibangun atas uang menjadi semakin nyata karena dalam proses pemilihan legislatif ini semua berkaitan langsung dengan uang.
Dalam kaitan ini umpamanya, untuk menyebut bahwa dalam proses sosialisasi dan kampanye calon legislatif hingga proses pemilihan berlangsung semuanya memerlukan uang yang tidak sedikit jumlah, serta juga ditambah lagi besarnya uang yang harus dikeluarkan untuk menarik simpati masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya bulanlah rahasia lagi bahwa dalam setiap moment proses pemilihan calon legislatif selalu saja bermunculan “tokoh-tokoh kagetan” yang semuanya itu diciptakan berdasarkan uang-uang para calon legislatif tersebut dengan manfaatkan segala sesuatunya, dari yang menunjukkan kesalehan sosial hingga iklan media massa yang berintikan tampilan para calon legislatif yang bersih dan memperhatikan nasib masyarakat bawah.
Dalam kaitan pandangan dan perilaku politik uang yang dilakukan para calon legislatif ini salah seorang tokoh masyarakat secara lebih eksplisit menyatakan:
“… sekarang nih kalu mau maju (mencalonkan_pen), kalau tak ada modal janganlah yang bacakaplah (bicara_pen). Jangan harap dapat menang karena semuanya diatur dengan duit, hepeng mangatur nagaraon (uang mengatur negara_pen) … ha.. ha… banyak duit orang yang jahat, dapat diubah jadi baik. Kalo tak ada duit, kalaupun dia orang yang lama di partai dan banyak pengalaman jangankan masyarakat, orang-orang partai pun tak mau memilihnya karena tak ada duitnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa menguatnya pandangan dan perilaku politik uang ini tentu saja banyak dipengaruh oleh banyak faktor. Paling tidak kecenderungan pandangan dan perilaku politik uang ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan politik para elite pilitik sebab secara sadar kecenderungan ini semakin menguat disebabkan para elite politik telah mencontohkan atau lebih tepat lagi disebut “memanjakan” masyarakat dengan segala sesuatunya berkaitan dengan uang.
Kenyataan inilah sebenarnya yang menjadikan profil sosial para elite yang dibangun atas uang ini mengesankan benar-benar menyentuh masyarakat sehingga tertarik untuk memilihnya sebagai calon legislatif. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan hampir dapat dikatakan umumnya masyarakat dapat dipastikan tidak begitu mengenal secara baik tentang para calon legislatif yang dipilih. Namun, secara pasti juga masyarakat telah menerima sumbangan material dari para calon legislatif tersebut, baik itu berupa sembako ataupun dalam bentuk uang tunai.
Di samping itu juga para elite politik juga dalam upaya mendapatkan dukungan masyarakat selalu saja memanfaatkan para aparatur agama sebagai media komunikasi dalam upaya meraih simpati sebesar-besarnya dari masyarakat. Tarik menarik kedekatan elite politik dengan para aparatur agama ini sebenarnya bukanlah hal yang baru sebab memang dalam kaitan ini memanglah sesuatu yang hampir dapat disebut mustahil para elite politik melepaskan diri dari para aparatur agama sebab kelompok ini memiliki kekuatan tersendiri dalam upaya menarik simpati masyarakat disebabkan bahasa yang mereka gunakan menggunakan bahasa agama.
Namun, dalam perkembangan berikutnya nampaknya para aparatur agama tidak lagi hanya sekedar didekati para elite politik. Akan tetapi juga, terjadi pergeseran yang cukup menarik untuk diamati, yaitu adanya kesan kuat kalau sebenarnya para aparatur agama inilah yang lebih tepat disebut berupaya mendekatkan diri dengan para elite politik ini, tentu saja dengan maksud-maksud politik tertentu juga, yang mana juga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan politik uang tersebut. Karena memang dalam banyak kesempatan dalam prosesi pemilihan para calon legistatif ini para aparatur agama, baik itu melalui institusi resmi ataupun secara personal secara nyata memberikan dukungan-dukungan politiknya kepada para calon legislatif tertentu.
Kecenderungan pandangan dan perilaku politik aparatur agama ini tentu saja tidak hanya sampai di situ dalam banyak kesempatan mereka justeru menjadi fasilitator utama dalam mensukseskan proses pencitraan para calon legislatif. Dalam kaitan ini, secara terperinci seorang tokoh agama mengatakan:
“… dalam pemilihan ini, banyak kali orang yang dulunya tak pernah datang ke masjid. Sekarang tiba-tiba datang membawa sumbangan berupa sajadah, ambal. Terkadang tak jarang memberikan bantuan sama masyarakat berupa beras, indomie, gula, dan lainnya. Semua itu supaya masyarakat mau memilihnya, tetapi anehnya semua yang datang itu diterima saja, apalagi bantuan dan sumbangan yang diberikan para calon itu.”

Berdasarkan kenyataan yang penulis sebutkan di atas bahwa sebenarnya menguatnya kecenderungan pandangan dan perilaku politik uang ini di tengah-tengah masyarakat tentu sangat berkaitan langsung dengan iklim perpolitikan yang diciptakan para elite politik itu sendiri, yang secara sadar atau tidak telah menjadi pensosialisasi utama dalam membentuk kecenderungan pandangan dan perilaku politik uang tersebut. Karena memang hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada aktifitas elite politik ini yang tidak mengedepan uang, semuanya dijalankan berdasarkan kekuatan uang.
Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa menguatnya pandangan dan perilaku politik uang di kalangan masyarakat tentu saja diawali dari sikap pesimisme yang tinggi terhadap para calon legislatif yang akan dipilih. Maka secara bersamaan pula akan muncul kecenderungan untuk sederhana berpikir bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi legislatif tidak akan memberi pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat maka pilihan dari pada tidak mendapatkan apapun sama sekali maka tentunya lebih baik memilih mendapatkan uang.
Dari penjelasan di atas dari kedua lokasi yang penulis teliti justeru penulis menemukan bahwa di kelompok muslim yang minoritaslah nampaknya kecenderungan pandangan dan perilaku politik uang ini lebih menguat apabila dibanding dengan kelompok muslim yang mayoritas. Kenyataan ini sangat mungkin disebabkan bahwa di daerah minoritas komunitas muslimnya justeru keberadaan aspek kesejahteraan ekonominya lebih rendah dibanding di daerah mayoritas, yang secara langsung ataupun tidak sangat mempengaruhi pandangan dan perilaku politik masyarakatnya. Selain itu juga, nampaknya para elite politik juga justeru mengabaikan kelompok minoritas ini disebabkan basis dukungan masanya yang sedikit apabila dibanding dari kelompok mayoritas maka masyarakat kelompok ini tidak memiliki alternatif yang banyak dalam menentukan pandangan dan perilaku politiknya.
2) Pandangan dan Perilaku Politik Aliran Plus Uang
Selain dari menguatnya pandangan dan perilaku politik uang, ternyata juga tidak kalah menariknya untuk mengamati kecenderungan pandangan dan perilaku politik yang hampir sama dengan yang pertama, yaitu adanya kecenderungan pandangan dan perilaku politik aliran plus uang. Kenyataan pandangan dan perilaku politik ini ditandai bahwa sebagian besar masyarakat—khususnya yang terlibat dalam organisasi tertentu—yang memberikan dukungan politiknya kepada para calon legislatif yang memiliki kesamaan atau paling tidak kedekatan organisasi dengan para pemilih dengan para calon legislatif tersebut.
Pandangan dan perilaku politik aliran ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang logis sebab para pemilih secara langsung atau tidak telah meyakini bahwa dengan memberikan pilihan politiknya kepada para calon yang sama aliran organisasinya maka sebenarnya para pemilih itu merasa telah bahwa para calon tersebut merupakan representasi dari dirinya sendiri karena ikatan emosional organisasi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kalau pandangan dan perilaku politik aliran ini menjadi bagian dari kecenderungan pandangan dan perilaku politik masyarakat sebab umpamanya dalam konteks organisasi keagamaan maka adalah sesuatu yang wajar belaka kalau orang Muhammadiyah akan mendukung para calon legislatif yang berbasis Muhammadiyah dan begitu juga para calon legislatif yang beraliran organisasi Al Washliyah secara jelas akan mendapat dukungan dari para pemilih yang berbasis Al Washliyah.
Dalam konteks pandangan dan perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon legislatif kecenderungan pada aliran organisasi tertentu juga dimuati oleh kepentingan yang juga tidak dapat dipisahkan dari uang sebab paling tidak ditemukan dua kecenderungan masyarakat dalam kaitan ini politik aliran ini.
Pertama, memilih para calon legislatif yang memiliki basis aliran organisasi yang sama dengan para pemilih, tetapi tidak terlibat secara langsung pada upaya proyeksi kemenangan para calon legislatif tersebut, walaupun pemilih merasa para calon legislatif itu bagian dari dirinya sendiri.
Kelompok ini umumnya dari aspek kelas sosial masyarakat berada pada level menengah ke bawah, yang menjadi simpatisan atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu, tetapi aktifitasnya tidak terlibat secara aktif dalam wilayah publik sehingga tidak begitu banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana dan siapa yang paling layak untuk dipilih sebagai calon legislatif maka pilihan pada aliran organisasi menjadi sesuatu yang pasti bagi kelompok ini. Kecenderungan pandangan dan perilaku politik aliran ini menjadi salah satu pilihan utama bagi para pemilih kelompok ini untuk menyampaikan aspirasi politiknya sebab bagi kelompok ini tidak ada alternatif lainnya, serta juga ditambah kuatnya doktrinasi aliran organisasi yang menjadi bagian yang menguatkan sikap memilih calon legislatif yang satu aliaran dan cenderung menutup diri dan tidak memilih selain dari para calon legislatif satu aliran dengan para pemilih tersebut.
Dalam kaitan penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan salah seorang responden mengatakan:
“… Orang tua sayakan orang PPP dahulu. Saya pun orang PPP lah! Tapi kalau ditanya bagaimana PPP itu, aku tak tau menau (tidak mengetahui sama sekali_pen). Apapun ceritanya kalau saya tetap akan memilih calon-calon yang berasal dari PPP, siapapun orangnya. Saya merasa memilih orang PPP berarti memilih saya sendiri karena merasa ada kedekatan”.

Berdasarakan jawaban yang diberikan responden menunjukkan kalau politik aliran ini tetap saja memberi warna tersendiri dalam membentuk pandangan dan perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Kelompok ini akan tetap secara konsisten untuk memilih calon legislatif yang satu aliran dengannya apabila tidak kelompok lain yang mempengaruhi sebab kelompok ini dapat saja berubah apabila tidak mendapatkan perhatian dari aliran politik yang dianutnya. Oleh sebab itu, pandangan dan perilaku politik aliran ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari calon-calon legislatif yang berbasis aliran tertentu.
Kedua, memilih para calon legislatif yang satu aliran organisasi dan ikut serta memproyeksikan kemenangan para calon legislatif yang satu aliran organisasi dengan para pemilih tersebut disebabkan selain memang para calon legislatif satu aliran organisasi dengan para pemilih ini juga mereka mendapatkan uang dari calon legislatif tersebut. Kelompok ini umumnya memiliki aktifitas yang lebih banyak berada di wilayah publik dan dari sisi kelas social masyarakat berada pada level menengah ke atas. Bahkan terkadang kelompok ini memiliki peran yang signifikan di tengah-tengah masyarakat sehingga kelompok ini lebih banyak mendapatkan informasi dan cenderung memilih berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan langsung dengan para pemilih tersebut.
Kecenderungan pandangan dan perilaku politik kelompok kedua ini umumnya akan bertahan tetap memilih calon legislatif yang satu aliran organisasi dengannya apabila memang calon legislatif memberikan uang dan juga jumlahnya harus lebih besar dari yang mereka terima dari calon legislatif non aliran para pemilih tersebut. Namun, apabila uang yang diterima lebih sedikit jumlahnya dibanding dari calon legislatif lainnya sangat besar kemungkinan pandangan dan perilaku politik kelompok dapat saja berubah sewaktu-waktu berdasarkan pada kepentingan para pemilih tersebut. Ketidak konsistenan kelompok ini tentu saja motivasi utamanya yang paling kuat dipengaruhi oleh “kekuatan” uang sebab nampaknya dengan uang tersebut dapat melunturkan kepentingan aliran organisasi para pemilih tersebut karena kelompok ini memilih berdasarkan pada kepentingannya pribadi termasuk juga kepentingan jangka pendek.
Kategori pandangan dan perilaku politik aliran kelompok yang disebutkan ini nampaknya apabila diminta kesediaannya ikut serta dalam proses sosialisasi calon legislatif seperti pemasangan gambar atau spanduk atau juga menghadiri kampanye di wilayah publik umumnya akan ikut serta sebab proses sosialisasi ini nampaknya dimaknai sebagai sebagai penegasan identitas yang juga berhubungan langsung dengan kepentingan para pemilih di dalamnya. Namun, apabila proses sosialisasi ini memasuki wilayah kepentingan pribadi seperti di rumah atau di kenderaan kelompok politik aliran ini sering mengabaikannya untuk menunjukkan identitas politik alirannya.
Kecenderungan pandangan dan perilaku kelompok kedua ini paling tidak disebabkan ada alasan utama 1) bagi mereka ada kesan yang tidak etis terhadap para calon legislatif lain yang mereka kenal secara baik, terlebih lagi yang memiliki hubungan kekeluargaan maka pilihan sosialisasi di wilayah pribadi ini cenderung mereka hindari; 2) di sisi lain keberatan kelompok politik aliran ini menunjukkan identitas organisasinya di wilayah pribadi juga memiliki hubungan langsung dengan cara pandang terhadap kekhawatiran tidak mendapatkan “sentuhan” dari calon legislatif lain yang mungkin lebih besar jumlah uang yang akan didapatkan; dan 3) di samping itu juga keberatan kelompok ini menunjukkan sikap politiknya pada wilayah privat dikhawatirkan tidak bebas menentukan pilihannya sebab bagi kelompok ini, walaupun secara organik aliran ini memiliki hubungan khusus dengan para calon legislatif yang satu aliran tersebut, tetapi juga memiliki pilihan yang lainnya.
Di samping itu juga, kecenderungan pandangan dan perilaku kelompok kedua ini juga tidak keberatan menjadi Tim Sukses (TS) bagi para calon legislatif yang satu aliran dengannya, tetapi juga dalam banyak kesempatan kelompok ini juga tidak keberatan menjadi TS yang sama bagi para calon legislatif yang tidak satu aliran dengannya. Pandangan dan perilaku kelompok ini umpamanya dapat ditandai dari keterlibatan dalam pembagian atribut-atribut calon legislatif seperti membagian kelender-kelender atau stiker-stiker yang bergambarkan calon legislatif kepada kepada masyarakat.
Keterlibatan kelompok ini dalam “kompanye tersembunyi” ini tentu juga tidak dapat dipisahkan dari uang sebab bagi kelompok ini semua aktifitas politik itu dimaknai dengan uang maka tidak mengherankan kalau kelompok ini tidak hanya membagi-bagikan kelender atau stiker calon legislatif tertentu, tetapi lebih dari satu orang calon legislatif sebab keikut sertaan dalam membantu kesuksesan calon legislatif dipandang sebagai pekerjaan bukan sebagai perjuangan politik maka siapa yang dapat membayar maka mereka akan mensosialisasikannya.
Kenyataan ini secara terperinci dapat dilihat dari salah satu jawaban yang diberikan responden yang mengatakan:
“menurutku siapa pun calonnya, yang mana yang memberi uang itulah nantinya yang akan kupilih. Karena tak ada satu pun calon legislatif yang bersih. Dari pada tak dapat apapun, lebih baik dapat uang, betul gak! walaupun tak seberapa jumlahnya, yang penting dari pada tak ada sama sekali”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang penulis lakukan paling tidak menunjukkan bahwa pandangan dan perilaku politik kelompok ini tidak hanya merubah cara pandang politik mereka saja, tetapi lebih dari pada itu juga masyarakat juga secara langsung ikut pula terpengaruhi untuk melakukan perubahan-perubahan pilihan terhadap calon legislatif dari yang satu kepada yang lainnya. Karena memang posisi kelompok pensosialisasi ini memberi pengaruh tersendiri sebab kelompok ini umumnya mereka yang merupakan kelas-kelas menengah terdidik, yang juga biasanya memiliki peran signifikan di wilayah publik yang umumnya selalu menjadi anutan masyarakat dalam banyak hal maka secara langsung pula akan memberi pengaruh dalam masalah menentukan pilihan masyarakat dalam memilih calon legislatif tertentu.
Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di dua kecamatan nampaknya kelompok yang mayoritas masyarakat muslim dalam tahapan penelitian ini menunjukkan kalau pandangan dan perilaku politik aliran plus uang ini lebih menguat apabila dibanding yang daerah yang minoritas. Kenyataan ini disebabkan bahwa di daerah mayoritas calon legislatif lebih besar jumlahnya apabila dibanding yang minoritas maka tentunya pula peluang tumbuhnya kecenderungan pandangan dan perilaku politik aliran plus uang semakin besar disebabkan setiap calon legislatif saling memperebutkan simpati masyarakat yang ada di daerah ini. Sedangkan di daerah yang minoritas masyarakat muslim tidak begitu banyak pilihan dalam menentukan calon legislatif yang akan dipilih selain dari calon-calon yang satu aliran dengannya.
3) Pandangan dan Perilaku Politik Perjuangan Ideologi
Menguatnya pandangan dan perilaku politik pragmatis (baca: politik uang) di tengah-tengah masyarakat muslim nampaknya tidak juga melunturkan pandangan dan perilaku politik sebagian kecil kelompok masyarakat untuk tetap saja konsisten menjadikan politik sebagai perjuangan kelompok. Karena memang bagi sebagian kecil kelompok ini uang bukanlah segalanya sebab ada sesuatu yang melebihi kekuasaan uang tersebut, yaitu kepentingan memperjuangkan ideologi yang memang dalam pandangan kelompok ini tidak dapat ditukar dengan apapun. Kelompok ini jumlah memang tidaklah banyak apabila dibanding dengan pandangan dan perilaku politik uang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
Untuk lebih mudah mengindentifikasi kelompok ini dapat diklasifikasikan pada dua kategori apabila dilihat dari perspektif sosial ekonomi, yaitu menempati kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Kelompok yang disebut dari kelas menengah ke atas adalah umumnya orang-orang yang secara strukturis organik menempati kedudukan penting di dalam salah satu organisasi keagamaan atau juga partai politik yang secara inheren menjadi tokoh sentral di dalamnya. Kelompok menengah ke atas ini umumnya selain memiliki posisi penting di dalam organisasi keagamaan atau partai politik juga memiliki basis pendidikan agama yang cukup baik sehingga tidak mudah terjebak dalam politik uang yang akan hanya menguntungkan calon-calon legislatif tertentu.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau bagi kelompok ini politik lebih cenderung dimaknai sebagai bentuk dari perjuangan ideologi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi atau partai politik tersebut sebab bagi kelompok ini memperjuangkan ideologi merupakan suatu dorongan yang lahir dari dalam diri untuk mewujudkan cita-cita yang diyakini kebenarannya. Kecenderungan pandangan dan perilaku politik ini umumnya selain memang terlibat secara langsung dalam banyak kegiatan yang berhubungan dengan proses sosialisasi calon legislatif juga tidak pernah keberatan untuk memberikan dukungan material uang dalam upaya mensukseskan proses penggalangan masa untuk memilih calon legislatif tertentu yang satu ideologi dengannya.
Kelompok ini umumnya bersifat militan dalam memperjuangkan ideologinya karena bagi kelompok ini memperjuangkan ideologi kelompok merupakan jihad yang harus dilakukan. Dalam wujudnya pandangan dan perilaku politik kelompok ini tidak memperdulikan siapa para calon legislatif, termasuk juga yang tidak dikenal sama sekali akan tetap dipilih selama itu merupakan calon legislatif yang dianggap sama atau yang direkomendasikan dalam memperjuangkan ideologinya maka itulah yang akan dipilih. Di samping itu, secara konsisten memilih calon legislatif yang satu ideologi kelompok ini juga secara aktif mensosialisasikan kepada keluarga dan masyarakat lingkungannya untuk memilih calon legislatif yang dianggapnya satu ideologi tersebut.
Sedangkan kelompok kedua yang berbasis kelompok menengah ke bawah dalam menjalankan ideologi politiknya memiliki kecenderungan yang berbeda dengan kelompok pertama sebab kelompok ini umumnya selain tidak memiliki posisi tertentu dalam struktur keorganisasian juga umumnya orang-orang yang memiliki pendidikan keagamaan yang sangat pemula sekali. Oleh sebab itu, pandangan dan perilaku politik kelompok ini justeru jauh lebih militan dibanding kelompok pertama sebab bagi kelompok ini semangat memperjuangkan ideologi sangat besar sekali. Untuk itulah, bagi kelompok ini walaupun tidak mengetahui secara pasti siapa yang diuntung, terutama siapa dan bagaimana track record para calon legislatif yang akan dipilih berdasarkan kepentingan ideologi yang diusung kelompok ini.
Kelompok kedua ini jumlahnya jauh lebih besar apabila dibanding dengan kelompok pertama sebab kelompok ini umumnya merupakan kelompok yang berbasis pada kelompok akar rumput yang memiliki semangat keberagamaan yang besar maka tidak mengherankan kalau ada ideologi tertentu yang menampil militansi keberagamaan akan dapat dukungan secara total dari kelompok ini. Karena memang sangat dimungkin sekali kalau bagi kelompok ini kecenderungan ideologi tertentu yang berafilasi pada politik tertentu merupakan altenatif utama dalam upaya memperjuangkan ideologi keagamaan yang diyakini kebenarannya secara penuh.
Dalam kaitan pandangan dan perilaku politik kelompok ini dapat diperinci pada pernyataan salah seorang responden yang mengatakan:
“Saya sangat simpati dengan kelompok partai …. Saya melihat kalau partai ini benar-benar memperjuangkan Islam. Partai ini betul-betul tak seperti partai-partai Islam lainnya, yang hanya memihak kelompoknya saja. Saya memang tak tahu siapa calonnya. Saya akan tetap memilihnya karena saya sangat yakin kalau partai ini betul-betul memperjuangkan Islam”.

Di samping kelompok yang disebutkan di atas, ternyata juga ada kelompok lain yang sama-sama memperjuangkan ideologi tertentu dalam menentukan pilihan politiknya dalam. Kelompok ini lebih tepat disebut dengan kelompok pemilih fundamentalis sebab umumnya kelompok ini adalah orang-orang yang secara konsisten dalam menentukan pilihan politiknya, walaupun mereka menyadari banyak partai-partai Islam lainnya yang bermunculan. Akan tetapi, itu semua tidak sedikitpun dapat merubah keyakinan mereka untuk tetap memilih partai yang diyakini kebenarannya dari masa ke masa.
Kelompok ini dalam tahapan tertentu hampir sama dengan kelompok kedua yang disebutkan sebelumnya bahwa kelompok ini tidak begitu mempertimbangkan siapa calon legisltif yang akan dipilih, selama itu berasal dari partai yang diyakini tersebut mereka akan memilihnya. Namun, menariknya kelompok ini apabila mendapatkan material berupaya uang dari partai lainnya mereka akan tetap menerimanya, tetapi pilihannya pada partai yang pertama yang diyakini tetap tidak berubah dengan uang yang diberikan oleh calon legislatif dari partai lainnya.
Nampaknya, inilah satu kekuatan mengapa partai-partai yang dibesarkan pada masa orde baru seperti PPP, Golkar, PDI tetap eksis sampai hari ini sebab telah teruji sejarah sampai sekarang disebabkan ketiga partai ini memiliki basis pemilih-pemilih fundamentalis, yang tidak sedikitpun tergoyahkan oleh partai-partai baru. Untuk itulah, kelompok ini secara konsisten untuk memilih calon legislatif yang berasal dari partai yang diyakini memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam wujud kekuatan politik.
Untuk memperjelas kecenderungan pandangan dan perilaku politik kelompok pemilih fundamentalis ini, berikut akan diperinci di bawa ini.
“Bagiku hanya ada satu partai Islam, partai …. karena dari dalunya saya selalu memilih partai ini kalo ada pemilu. Apapun yang terjadi saya akan tetap memilih calon-calon partai ini, kalau didengarkan sebetulnya banyak orang mengatakan kalau partai ini tidak lagi seperti dahulu, tetapi saya tak memperduli itu, saya akan tetap memilih partai ini saya hari kiamat”.

Dari penjelasan politik sebagai perjuangan ideologi yang penulis sebutkan di atas paling tidak dalam konteks dua wilayah yang telah dikelompok pada mayoritas dan minoritas umat Islam maka berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan nampaknya dalam konteks ini wilayah minoritas kelompok yang menjadikan politik sebagai perjuangan ideologis justeru lebih menguat apabila dibanding wilayah yang mayoritas. Kenyataan ini nampaknya, berkaitan secara langsung dengan kenyataan bahwa kelompok muslim yang berada di wilayah yang minoritas lebih menguat semangat militansi disebabkan interes keberagamaan mungkin saja lebih nyata apabila dibanding daerah yang mayoriotas maka tentunya sangat wajar belaka apabila militansi untuk memperjuangkan ideologi menjadi alternatif kelompok ini.
4) Pandangan dan Perilaku Apatis Politik
Di samping pandangan dan perilaku politik yang telah penulis sebutkan sebelumnya, nampaknya pandangan dan perilaku apatis politik ini justeru yang lebih besar jumlahnya apabila dibanding dengan pandangan dan perilaku politik yang penulis sebutkan sebelumnya sebab angka apatis yang tidak ikut memilih, baik itu disebabkan tidak mendapatkan undangan DPT ataupun karena memang tidak mau memberikan pilihan politiknya justeru lebih besar jumlahnya apabila dibanding kelompok-kelompok yang secara aktif memberikan hak politiknya, termasuk juga keikut sertaan dalam mensukseskan proses pemilu dengan keterlibatan dalam beberapa moment politik seperti sosialisasi dan kompanye yang diadakan oleh partai politik atau calon legislatif tertentu sebelum pelaksanaan pemilu dilaksanakan.
Pandangan dan perilaku apatis politik dalam artian tidak mau terlibat dalam proses pemilihan legislatif ini sebenarnya sudah sangat lama sekali ada di tengah masyarakat, terutama lagi pada saat pemerintah orde baru berkuasa. Perilaku apatis politik ini juga sering diistilah dengan Golput yang merupakan pandangan dan perilaku politik netral tidak memberikan pilihan politik sama sekali juga tidak menunjukkan sikap penolakan secara tegas terhadap institusi yang melaksanakan pemilu. Apalagi sampai melakukan aksi tandingan untuk menolak pelaksanaan pemilu, baik itu secara aklamasi ataupun sikap tertulis kelompok tidak pernah melakukannya sama sekali.
Kelompok ini apabila dipetakan dari aspek kategori pemilih adalah kelompok-kelompok lansia yang tidak mendapat pendidikan politik secara matang, baik itu dari proses sosialisasi ataupun juga penyuluhan kelompok pelaksana pemilu serta juga tidak mendapatkan informasi yang memadai dari televisi tentang teknis pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan. Pendidikan politik ini sangat penting bagi kelompok-kelompok lansia sebab perubahan model pemilu dari yang sebelumnya tentu saja memberikan pengaruh kesulitan yang berarti bagi pemilih lansia sehingga kelompok ini lebih memilih tidak terlibat sama sekali dari apabila terlibat, tetapi tidak memahami teknis pelaksanaanya.
Di samping pemilih lansia juga ditemukan di kalangan pemilih dewasa yang bersikap apatis terhadap politik. Kelompok pemilih dewasa ini lebih cenderung bersikap apatis terhadap pemilu disebabkan adanya rasa kecewa terhadap perilaku-perilaku legislator yang telah terpilih sebelumnya sehingga memunculkan asumsi bagi kelompok pemilih dewasa ini apabila calon legislatif yang akan dipilih tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, lebih banyak mengurusi kepentingan pribadi dari pada memikirkan kesejahteraan rakyat. Bagi kelompok ini apatis terhadap politik lebih baik dari pada ikut memilih, tetapi akhirnya calon-calon legislatif yang dipilih itulah nantinya yang akan mengorbankan kepentingan masyarakat secara keseluruhannya.
Di sisi lainnya, ada juga ditemukan kelompok pemilih pemula yang bersikap apatis terhadap pemilu yang umumnya disebabkan tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya manfaat dari pelaksanaan pemilu yang akan dilakukan. Kenyataan ini sangat wajar belaka terjadi bagi kelompok pemilih pemula sebab sebelumnya kelompok ini tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan dunia politik maka sangat tidak mengherankan kalau pemilih pemilu ini tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya terhadap pemilu maka saat yang bersamaan pula sikap apatis terhadap politik menjadi pilihan utama dari pada melakukan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti apa manfaat dan kebenarannya, baik kepada diri pribadi ataupun masyarakat lain secara keseluruhannya.
Kenyataan yang demikian tentu saja diperkuat adanya kesalahan teknis dari pihak petugas pendata pemilu yang tidak dapat sepenuhnya dapat memberikan undangan DPT kepada masyarakat disebabkan banyak faktor, baik itu disebabkan kesalahan data ataupun adanya perpindahan tempat tinggal DPT yang tidak diketahui oleh petugas sehingga undangan yang seharusnya disampai kepada pemilih menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, tentu saja pandangan dan perilaku apatis terhadap politik semakin membesar jumlah karena sangat mungkin sekali kalau sebenarnya ada sebagian masyarakat yang memang sebenarnya memiliki aspirasi politik, tetapi dikarena tidak mendapat DPT maka secara otomatis pula tidak dapat memberikan suara pilihan politiknya maka pada saat berlangsungnya proses pemilu untuk menentukan calon legislatif.
Kecenderungan pandangan dan perilaku apatis politik ini umumnya disebabkan adanya pengaruh yang bersifat internal dan eksternal yang saling mempengaruhi sehingga menguat menjadi sikap apatis terhadap pemilu. Kenyataan ini paling tidak disebabkan dua alasan utama yang secara inheren saling mengukuhkan sehingga kelompok apatis ini lebih mengimbangi jumlah populasi pandangan dan perilaku politik lainnya dibanding kelompok yang secara aktif memberikan hak politiknya.
Pertama, apatis dan sekaligus pesimis terhadap pemilu disebabkan tidak pernah merasa secara langsung manfaat dari hasil pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk perubahan dalam tatanan kehidupan sosial sebab ada atau tidaknya pemilu tidak akan memberi pengaruh yang berarti terhadap kehidupan sosial ataupun terlebih lagi pribadinya.
Dalam kaitan ini, secara tegas dapat dilihat dari pernyataan salah seorang responden yang mengatakan:
“Saya tak tahu apa manfaat pemilu bagi saya. Untuk apa saya ikut-ikutan dalam pemilu ini, lebih baik saya pergi ke pajak jualan, itukan lebih jelas dan jelas manfaatnya buat saya. Lagi pula, tak ada satupun calon yang saya kenal”… saya memang dapat DPT, tapi entah di mana ditaruk anakku kartu pemilih tu, mungkin hilang atau… entahlah”.

Perilaku kelompok pertama ini justeru lebih menunjukkan sikap perlawanan terhadap pemilu, walaupun tidak dalam bentuk reaksiner sebagaimana yang dilakukan beberapa kelompok elitis yang terorganisir, apalagi sampai penuntutan pembatalan pemilu, kelompok ini sama sekali tidak memilih jalur ini. Akan tetapi, secara pasti dapat dikatakan bahwa kecenderungan perilaku ini juga merupakan bagian aksi protes yang bersifat tidak langsung terhadap pemilu karena tidak mau terlibat dalam proses mensukseskan pemilu yang dilakukan. Namun, di satu sisi juga kelompok ini tidak menolak hasil pemilu yang dilaksanakan tersebut, walaupun calon-calon legislatif yang terpilih itu tidak dikenal sama sekali, baik track recordnya ataupun visi misinya.
Kedua, apatis disebabkan aktifitas yang dilakukan tidak ada berhubungan langsung dengan politik di dalamnya sehingga sangat wajar sekali kalau kelompok ini memandang bahwa politik bukan bagian dari dirinya, walaupun tetap saja menyadari tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk menentukan pilihannya. Kelompok ini umumnya memiliki pandangan bahwa politik hanya diperuntukkan untuk kalangan-kalangan tertentu sebab kelompok ini selain tidak terlibat dalam aktifitas politik juga tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik maka tidak mengherankan kalau kelompok ini tidak menyadari bahwa pemilu sebenarnya merupakan bagian dari skenerio masa depan masyarakat secara keseluruhannya.
Pandangan dan perilaku apatis politik ini secara tegas nampaknya disebabkan rendahnya pengetahuan politik masyarakat. Dalam kaitan ini umpamanya, salah seorang respon menyatakan:
“Saya heran melihat sebagian kawan-kawan yang sibuk bicara politik. Entah apa yang mereka dapatkan dari bicara politik itu, mungkin saja dapat uang dari calon-calon tertentu, tetapi kehidupannya sama juganya seperti saya, cari pagi untuk makan malam… Kalau mau cari uang lebih baik saya serisu saja sama pekerjaan saya”.

Kelompok yang apatis terhadap politik ini umumnya tidak mau—baik secara langsung ataupun tidak—terlibat dalam proses pemilu, baik itu dalam proses sosialisasi ataupun kompanye para calon legislatif. Karena bagi kelompok ini lebih memilih melakukan kepentingan lainnya yang dianggap lebih baik dari pada hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan politik yang tidak ada kepentingan kelompok ini di dalamnya. Dalam kenyataannya kelompok ini tetap saja akan menerima apabila ada yang memberikan kalender atau baju yang berisikan gambar calon legislatif tertentu karena menurut kelompok ini tidak ada salahnya menerima sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi.
Begitu juga pada saat proses pemilu berlangsung, walaupun mendapatkan undangan untuk menentukan pilihan calon legislatif kelompok ini justeru memilih untuk melakukan kegiatan lainnya yang tidak kaitannya dengan pemilu yang dalam pandangan kelompok ini lebih utama dari pada hanya sekedar mengikuti kegiatan pemilu. Sebagian dari kelompok ini sebenarnya menyadari bahwa kalau saja disempatkan untuk ikut serta dalam pemilu sebanarnya tidaklah mengganggu kegiatan yang dilakukannya. Namun, dikarenakan sikap pesimis terhadap pemilu yang dianggap merupakan kegiatan yang sia-sia saja sebab selain tidak mengenal secara baik calon-calon legislatif yang akan dipilih juga tidak akan membuat keadaan lebih baik dari sebelumnya.
Berdasarkan pemaparan di atas apabila dilihat dari perspektif dari dua wilayah yang menjadi objek utama penelitian ini nampaknya tidak perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mayoritas muslim dengan yang minoritas sebab sikap apatis ini lebih banyak disebabkan pemisis terhadap pemilu. Namun, dalam kaitan ini nampaknya daerah yang lebih mayoritas muslim lebih besar peluang perilaku apatis politik ini apabila dibanding pandangan dan perilaku politik masyarakat minoritas sebab sangat mungkin sekali jumlah populasi yang mayoritas justeru lebih mudah melihatnya dibanding yang minoritas.
5) Pandangan dan Perilaku Politik Hiburan
Beragamanya pandangan dan perilaku politik yang telah penulis sebutkan di atas nampaknya juga di satu sisi lainnya ada juga kecenderungan pandangan dan perilaku politik yang menjadikan politik sebagai hiburan semata. Pandangan dan perilaku politik sebagai hiburan ini umpamanya dapat ditandai dari perilaku sebagian masyarakat yang terlibat dalam prosesi sosialisasi dan kampanye dengan menunjukkan sikap yang tidak lebih dari pada menunjukkan perilaku untuk mencari kesenangan atau sensasi semata dari gegap gempita prosesi pemilihan calon legislatif yang dilakukan.
Dalam kaitan ini, justeru dari semua aktifitas yang dilakukan berkaitan dengan politik yang dilakukan itu hampir dapat dikatakan tidak sedikitpun memberi pengaruh yang berarti bagi kelompok ini. Karena memang kelompok ini menunjukkan sikap politik karena politik dianggap sebagai hiburan gratis maka tentu saja selesai semua prosesi kegiatan itu tidak memberi pengaruh apapun bagi kelompok ini, terlebih lagi yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku politik untuk menentukan pilihan terhadap calon-calon legislatif tertentu.
Kenyataan ini umpamanya dapat dilihat bahwa sikap sebagian masyarakat yang sangat senang melakukan huru hara dalam proses sosialisasi atau kompanye calon legislatif tanpa sedikitpun mempertimbangkan bagaimana proses politik itu berlangsung, terlebih lagi untuk memberikan dukungan politiknya pada calon legislatif tertentu. Nampaknya, bagi kelompok selama mendapatkan uang sedikit saja untuk minyak bensin kenderaan akan mengikuti pesta demokrasi—terutama dalam proses sosialisasi, kampanye, pemilu, dan paska pemilu—sebab bagi kelompok ini ikut serta meramaikan prosesi politik tersebut sama artinya telah berpartisipasi dalam politik.
Indikasi lain yang dapat disebut pandangan dan perilaku politik sebagai hiburan sebab bagi kelompok ini keikut sertaan dalam prosesi politik umumnya dimotivasi untuk mengisi waktu luang saja supaya ada kegiatan yang berarti. Artinya, kelompok ini berpandangan dari pada tidak memiliki kegiatan yang berarti, lebih baik ikut serta memeriahkan proses politik tersebut, paling tidak dalam pandangan kelompok ini akan memperluas persahabatan atau juga bagi kelompok-kelompok sebagian kecil lainnya ada juga dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan jodoh dengan harapan dengan keikut sertaannya dalam prosesi ini akan berjumpa dengan seorang gadis pujaan hatinya, atau juga setidaknya dengan ikut serta dalam prosesi ini ada teman sesamanya yang dapat memperkenalkannya dengan seorang gadis tertentu.
Kelompok ini jumlah juga sangat berbanding dengan kelompok lainnya sebab populasi yang merupakan bagian utama dari para pemilih. Untuk memudahkan mengidentifikasi kelompok ini setidaknya dapat dikelompokkan pada dua kategori, yang mana sebenarnya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara khusus sebab sama-sama sebagai kelompok kelas masyarakat yang menjadi objek politik.
Pertama, kelompok pemuda yang umumnya dari aspek profesi lebih tepat disebut pengangguran atau juga yang memiliki kegiatan yang sangat terbatas dan secara akademis tidak memiliki pendidikan yang memadai hanya sebatas pendidikan menengah atas paling tinggi (SMA) dan sekolah dasar (SD) paling rendah maka secara pasti dapat dikatakan bahwa dari kelas sosial ini kelompok ini dapat dipastikan tidak begitu mengerti secara baik terhadap politik.
Oleh karena itu, kelompok pertama ini lebih menonjol dan banyak memilih aktifitas yang bersifat huru hara ketimbang hal-hal yang bersifat positif sebab kelompok ini apabila dilihat dari aspek orientasi aktifitasnya lebih banyak menunjukkan pada perilaku yang hanya sekedar untuk dapat mendapatkan kesenangan semata, walaupun hanya bersifat sementara yang terpenting bagi kelompok ini dapat mengisi kekosongannya dengan beraktifitas ditambah lagi pandangan yang membentuk opini bagi kelompok ini keikut sertaan dalam prosesi pemilu itu berarti bagian dari partai politik atau calon legislatif tertentu yang dianggap memiliki nilai tersendiri.
Berdasarkan kenyataan yang penulis sebutkan bahwa orientasi kelompok yang menjadikan politik sebagai hiburan ini dapat diperinci dari tanggapan salah seorang responden yang mengatakan:
“Dari pada duduk begong di rumah, kan lebih baik meramaikan kompanye. Dari situ nantinya mana tau dapat rezeki… Meramaikan kampanye kan asik, rame-rame!… saya tak rugi sedikitpun. Bahkan diberi uang minyak, lumayanlah dari pada menganggur”.

Kelompok pertama ini umumnya lebih rentan terhadap segala bentuk inters politik sebab dalam banyak kesempatan umpamanya kelompok ini tidak begitu mengindahkan peraturan yang berlaku, termasuk juga ketentuan berkompanye seperti saat akan menghadiri proses sosialisasi dan kampanye umumnya kelompok ini dengan menaiki kenderaan, baik itu naik mobil dengan rombongan atau kenderaan sepeda motor pribadi kerap kali tidak memperdulikan aturan lalu lintas sehingga tidak jarang justeru menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Di samping itu juga, kelompok ini di sepanjang perjalanan menuju tempat proses kampanye selalu saja meneriakkan slogan-slogan tertentu, yang secara pasti tidak menunjukkan perilaku yang tidak mengerti terhadap etika politik.
Kedua, kelompok ini terdiri atas pemilih pemula yang terkadang tidak jarang juga masih berstatus pelajar dan nampaknya dari aspek kekeluargaan kelompok ini termasuk kategori pelajar yang tidak mendapat perhatian yang baik dari orang tuanya. Kelompok ini sama seperti yang pertama motivasi tidak lebih hanya sekedar huru hara untuk mencari hiburan maka sesungguhnya dapat dipastikan kalau kelompok ini juga tidaklah begitu mengerti secara baik terhadap politik, termasuk juga partisipasi yang dilakukannya dalam proses pemilu tersebut.
Namun, bagi kelompok ini ketidak tahuannya terhadap apa dan kenapa proses sosialisasi dan kampanye dilakukan tidak sedikitpun menyurutkan keinginannya untuk tidak terlibat di dalamnya.
“Saya tak tahu menahu tentang politik ataupun kompanye. Tapi saya senang mengikutinya karena di situ banyak orang yang hadir. Bagi saya mengikuti kompanye hanya untuk ”hoga-hoga” saja (kesenangan semata_pen), tidak ada kepentingan lainnya, hanya sekedar menunjukkan sama masyarakat kalau saya juga orang partai ha… ha…”.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kelompok ini menjadikan politik sebagai bagian dari hiburan semata sebab secara psikologis kelompok-kelompok para pemuda yang umumnya lebih banyak melakukan aktifitas yang cenderung mengarah pada perilaku yang bersifat huru hara tanpa sedikitpun memikirkan apa dan bagaimana konsekuensi yang didapatkan dari perilaku yang dilakukan. Begitu juga dalam pandangan politik nampaknya kelompok terlalu dini untuk mengerti secara baik apa itu semua politik, tetap keterlibatan dalam prosesi politik itu merupakan suatu kemestian.
Dalam kenyataannya pandangan dan perilaku politiknya kelompok ini justeru tidak jarang yang berpindah-pindah dari mendukung satu partai politik kepada partai politik lainnya selama itu dapat memberikan kesenangan bagi kelompok ini. Oleh sebab itu, tidak jarang pula dijumpai orang-orang yang sama dalam menghadari sosialisasi dan kampanye yang dilakukan partai yang berbeda atau calon-calon legislatif yang berbeda pula. Karena memang berpindah-pindah dari satu partai ke partai lainnya bagi kelompok ini tidak menjadi suatu yang dianggap salah, apalagi dilarang sebab memang semua aktifitas yang dilakukan dalam prosesi sosialisasi dan kampanye tidak lebih hanya sekedar mencari hiburan semata.
Kecenderungan pandangan dan perilaku politik ini menarik untuk diamati ternyata kelompok yang menjadikan politik sebagai hiburan ini justeru tidak terlibat aktif dalam proses pemilu yang berlangsung atau tidak ikut memberikan pilihan politiknya sama sekali. Karena nampaknya, kelompok ini tidak begitu tertarik pada pelaksanaan pemilu bagi kelompok ini hanya tertarik pada segala bentuk huru hara dari prosesi politik yang berlangsung. Karena memang politik itu sebenarnya bagi kelompok ini tidak begitu menarik perhatiannya sebab baginya politik hanya untuk kalangan tertentu saja yang berhak atasnya.
Di samping itu juga kelompok ini juga tidak sedikitpun memperdulikan dari hasil pemilu yang berlangsung sebab bagi kelompok ini tidak memberi pengaruh yang berarti siapa yang menang atau yang kalah dalam prosesi pemilu tersebut. Semuanya sama-sama tidak memberikan indikasi apapun bagi kelompok ini. Untuk itulah, siapa yang menang dan kalah dalam prosesi pemilu itu menjadi urusan mereka masing-masing tidak kaitannya dengan kehidupan kelompok yang menjadikan politik sebagai hiburan tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan pemaparan pandangan dan perilaku politik sebagian masyarakat yang menjadikan politik sebagai hiburan nampaknya dalam konteks daerah mayoritas dan minoritas muslim, ternyata daerah yang mayoritas lebih nyata terlihat apabila dibanding dengan daerah yang minoritas sebab memang secara logis bahwa prosesi politik itu lebih banyak dilakukan di daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat muslim yang berada di daerah mayoritas muslim sebab memang jumlah populasi masa yang besar inilah yang menjadi pilihan utama nampaknya prosesi itu dilakukan di daerah mayoritas tersebut.

Penutup
Pandangan dan perilaku politik masyarakat muslim pinggiran Kota Medan pada Pemilu 2009 paling tidak ditemukan ada lima pandangan dan perilaku politik, yaitu 1) pandangan dan perilaku politik uang; 2) pandangan dan perilaku politik aliran plus uang; 3) perilaku politik perjuangan ideologi; 4) pandangan dan perilaku apatis politik; dam pandangan dan perilaku politik hiburan.[]

Bibliografi
Haris, Abdul, et. al, “Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru, Studi Kasus NU Jember: Jawa Timur”, dalam Istiqra’: Jurnal Penelitian Islam Indonesia, vol. 02, No. 1, 2003 (Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI).
Ma’arif, Ahmad Syafi’i, Islam dan Masalah Kenergaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1987).
Mulkhan, Abdul M., Perubahan Perilaku Pilitik dan Polarisasi Umat Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1989).
Muslih, M. et. al., “Mendirikan Negara Syari’ah: Gagasan dan Perilaku Politik Gerakan Islam Radikal di Surakarta,” dalam Istiqro’: Jurnal Penelitian Islam Indonesia, vol. 03, No. 1, 2004 (Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI).
Nimmo, Dan, Political Communication and Public Opinion and America, terj. Tjun Surjaman, cet. III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
Pulungan, Abbas, “Agama dalam Otonomi Daerah: Studi Tentang Isu Agama dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara”, dalam Jurnal Penelitian Medan Agama, Edisi 9, Desember 2008 (Pusat Penelitian IAIN Sumatera Utara, Medan, 2008).
Putra, Fadhilah, Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
Rush, Michael dan Philif Althoff, An Introduction to Political Sociology, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001).
Sjadzali, Munawir, Islam and Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1999).
Tholkhah, Imam, Anantomy Conflik Politics in Indonesia, terj. Achmad Syahid (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).
Uhlin, Anders, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998).
Wahyuni, Sri dan Udiyo Basuki, “Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Pasca Orde Baru: Studi terhadap Pemikiran Politik Partai-partai Islam,” Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 3, Mei 2004, Yogyakakarta: LinkSAS.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: