GKN Perlu Aksi Nyata

Published Maret 5, 2011 by Mohara

Wednesday, 09 February 2011 15:37
WASPADA ONLINE

(WOL Photo/Hasnul Ramadhan)
MEDAN – Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan aksi nyata untuk menyukseskan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dengan memberikan sejumlah pelatihan dan bantuan modal usaha bagi berbagai kelompok usaha kecil.

“Secara umum, program GKN itu sangat positif, tetapi perlu aksi nyata,” kata Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Sumatera Utara, Muhammad Ramadhan, di Medan, tadi siang.

Muhammad Ramadhan mengatakan, program GKN itu yang dicanangkan pemerintah itu sangat tepat untuk memberdayakan keberadaan masyarakat dan berbagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan program itu, masyarakat diharapkan dapat mencari upaya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. “Selama ini, ‘entrepreneur’ (wirausahawan) kita sangat minim,” katanya.

Namun, agar program itu dapat berjalan dengan sukses, berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha tersebut harus mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

Muhammad Ramadhan mencontohkan tentang perlunya pengetahuan manajemen pengelolaan usaha dan manajemen pembukuan dalam berwirausaha.

Selama ini, dua pengetahuan utama itu kurang dipahami masyarakat sehingga sering merugi jika membuka sebuah usaha. “Selama ini, hanya sekadar buat usaha saja. Lalu, keuangannya pun pola “manajemen laci”. Tidak jelas berapa uang masuk dan keluar,” katanya.

Jika sudah mendapatkan pengetahuan tentang kiat bisnis, baru berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha tersebut diberikan modal usaha. “Jangan beri modal tanpa pelatihan, nanti sia-sia,” kata Muhammad Ramadhan.

Khawatirnya lagi, kata dia, modal usaha yang diberikan pemerintah justru tidak berkembang karena masyarakat menggunakannya untuk kepentingan konsumtif disebabkan tidak memahami kiat bisnis yang akan dijalani.

Mungkin, salah satu cara terbaik untuk menyukseskan GKN itu adalah dengan melibatkan kalangan mahasiswa sebagai calon wirausahawan. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa diperkirakan dapat membuat perencanaan usaha secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pola seperti itu telah diterapkan di Program Studi Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara melalui program “Usaha Mandiri Mahasiswa” (UMM) dengan memberikan modal dalam jumlah tertentu.

Dari penilaian yang dilakukan, program itu cukup berhasil sehingga alumni program studi tersebut banyak yang menjadi wirausahawan. “Lagi pula dengan program itu, mereka tidak sibuk menjadi PNS atau mencari kerja jika sudah sarjana,” katanya.

Sebelumnya, ketika meluncurkan GKN) di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (2/2), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, peluang bagi wirausaha dan calon wirausaha di Indonesia masih terbuka lebar karena Indoensia mempunyai sumber daya alam yang besar.

Indonesia, kata Presiden, juga mempunyai sumber daya manusia yang besar dengan anatomi demografi yang baik di mana jumlah penduduk produktif di Indonesia tinggi.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif Kementerian Koordinator Perekonomian Handito Joewono mengatakan, pemerintah menargetkan munculnya calon wirausaha minimal 500 ribu orang dalam empat tahun kedepan.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=173864:gkn-perlu-aksi-nyata&catid=14:medan&Itemid=27

Iklan

Golput Atau Digolputkan? Melanjutkan Hasil Temuan LSI

Published November 29, 2010 by Mohara

Saat saya asyik menonton TV dengan keluarga tentang perkembangan pemilu yang baru saja selesai dilakukan di salah satu siaran swasta. Saya agak begitu terkejut dengan hasil laporan LSI yang menyebutkan bahwa sekitar 40 % rakyat pemilih di Indonesia Golput. Saya dapat membayangkan bahwa betapa tingginya angka Golput ini kalau seandai apa yang dilaporkan LSI ini benar, saya tidak bermaksud mengatakan kalau laporan LSI ini keliru, bahkan saya pribadi sangat mengagumi kerja tim LSI khususnya quick countnya karena memang sejuah ini belum ada lembaga yang dapat menyamai, apalagi menandingi LSI di Indonesia.

Dalam laporan LSI itu ada yang menarik perhatian saya, yaitu bahwa penyebab tinggi angka Golput ini paling tidak disebabkan karena tiga alasan, yaitu 1) sikap masyarakat yang apatis; 2) sikap masyarakat yang kesal dan menolak pemilu; dan 3) tidak masuk dalam DPT. Alasan ketiga yang terakhir disebutkan LSI ini yang sangat menarik untuk dikomentari tentang adanya sebagian masyarakat yang tidak masuk dalam DPT. Tentu ada yang bermasalah dengan sistem kinerja tim pendata pemilih kita selama ini sebab hal yang sama juga pernah terjadi pada pemilu lokal saat pemilihan Gubernur Sumut—masih banyak—ditemukan masyarakat yang tidak DPT.

Dalam tulisan singkat ini saya akan coba melanjutkan hasil temuan LSI ini kenapa sebagian masyarakat tidak masuk dalam DPT—di samping itu—tentunya juga saya akan mencoba menawarkan alternatif untuk menekan tingginya angka Golput ini. Paling tidak, supaya apa yang terjadi pada pemilu legislatif ini tidak akan terulang kembali pada pemilihan presiden nantinya sebab apabila angka Golput ini tetap bertahan atau bertambah besar tentu sangat memberi dampak yang kurang baik bagi masa depan demokrasi bangsa ini karena memang demokrasi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila ditopang oleh kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya.

 

Lembaga Penampung Pengaduan Pemilu: Sebuah Alternatif

Kembali pada temuan LSI tentang tingginya angka Golput ini apabila kita ingin menelusuri lebih jauh sebenarnya dalam konteks berdemokrasi bangsa ini gejala ini sudah mengemuka pada awal-awal rezim orde baru berkuasa yang tidak lain karena ketidak puasan sebagian masyarakat terhadap perilaku politik yang dimain rezim orde baru tersebut. Fenomena Golput ini semakin menguat setelah “genderang” reformasi ditabuh oleh anak-anak bangsa ini yang mengilhami lahirnya kebebasan dalam segala aspeknya termasuk untuk memilih menjadi Golput, walaupun sebenarnya semua orang berhak untuk Golput karena sebenarnya itu juga merupakan pilihan.

Namun, berbeda halnya kalau tinggi angka Golput ini disebakan tidak masuk dalam DPT, tentu ini bukan lagi namanya Golput, tetapi sudah digolputkan sebab tidak dimasukan sebagai daftar pemilih. Dalam kaitan ini, menurut saya tidaklah terlalu berlebihan kalau disebut penyebab terjadi Golput karena tidak masuk dalam DPT sebenarnya memang sengaja digolputkan, tetapi apa kepentingan mengolputkan masyarakat. Namun, yang pasti kenyataan ini disebabkan kelalain para petugas DPT yang mengabaikan tugasnya sehingga tidak dapat mendata atau mengantarkan udangan bagi para pemilih secara totalitas.

Menurut pengamatan saya di lapangan pada sebuah TPS yang memiliki DPT sebanyak 413 orang pemilih, tetapi anehnya yang menerima undangan untuk memilih hanya sekitar 297 orang maka sisanya 116 orang yang tidak sampai undangan pemilih dengan berbagai alasan maka kenyataan ini tentunya bahwa sekitar 240 orang yang memang sengaja digolputkan. Menurut dugaan saya di tempat lain mungkin lebih tinggi lagi angka yang memang sengaja digolputkan ini dengan berbagai alasan yang lebih banyak lagi maka tentunya ini semua memang kesalahan dari para tim pendapata yang tidak bekerja secara maksimal untuk menyampaikan undangan pemilihan.

Kenyataan digolputkan ini tentu bukanlah pilihan masyarakat, bahkan masyarakat dalam konteks ini sudah merasa tidak lagi anggap sebagai masyarakat karena haknya tidak diberikan. Untuk itu, adalah sangat tepat dikemukan di sini siapa orang-orang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya hak politik rakyat ini untuk memberikan pilihannya? Pemerintahkah—Menteri Dalam Negeri selaku penanggung jawab politik dalam negeri, atau BPS (Badan Pusat Statistik) selaku badan yang bertanggung jawab terhadap data penduduk di Indonesia, atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, atau siapa…?

Menurut saya tindakan yang tepat dilakukan—terutama pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan ini—harus melakukan penyelidikan yang serius terhadap masalah yang digolputkan ini sebab ini bukan hanya merugikan kepentingan politik masyarakat, tetapi juga partai politik dan para calan legislatif, bahkan ini sudah sampai pada tingkat kejahatan kemanusiaan sebab telah menghilangkan hak politik masyarakat yang seharusnya dilindungi, bahkan saya berani mengatakan ini juga merupakan penodaan terhadap bangsa ini yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan politik masyarakatnya.

Untuk itulah, tanpa adanya penanganan yang serius dalam kasus digolputkan ini tentu cita-cita berdemokrasi bangsa ini hanya merupakan “isapan jempol” belaka sebab masih ada gelintir orang yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya yang sebenarnya sangat penting bagi kelangsungan bangsa ini. Akibat dari melalaikan tugas ini bukan hanya perorangan yang dirugikan, melainkan hampir dari keseluruhan masyarakat, tentu ini tidak dapat dipandang sebelah mata maka tentunya pemerintah selaku badan tertinggi di negera ini harus segera mengambil sikap yang tepat supaya perilaku-perilaku penyimpangan ini tidak akan pernah terulang lagi.

Kenyataan ini memanglah sangat ironis sebab negara telah mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak sekali hanya untuk membiaya melaksanakan pemilu—padahal kondisi ekonomi kita belumlah dapat disebut stabil—harus kehilangan sebagian suara rakyat dengan jalan yang dengan sengaja digolputkan. Jelas ini memang ada kepentingan tertentu dari sebagian kalangan yang dengan sengaja melukai hati masyarakat dengan cara yang keji dan tidak termaafkan sebab bagaimana mungkin dapat dimaafkan setelah uang yang banyak dikeluarkan untuk kepentingan pemilu ini, tetapi melalauikan tugasnya untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menenetukan pilihan politiknya.

Di samping kasus digolputkan harus segera diselesaikan segera mungkin tentunya juga harus ada sebuah lembaga penampung pengadian pemilu yang benar-benar dapat menampung segala pengaduan bagi masyarakat yang tidak masuk DPT tersebut, tanpa upaya ini sangatlah mustahil tidak akan mengulang kembali hilangnya suara sebagian masyarakat pada pemilu mendatang. Dengan adanya sebuah lembaga penampung pengaduan pemilu, masyarakat yang tidak masuk DPT paling tidak akan diketahui berapa banyak jumlah masyarakat yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasi politiknya dalam pemilu, dan di sisi lain perilaku Golput ini akan semakin dapat ditekan angkanya.

Lembaga penampung pengaduan pemilu bagi masyarakat yang tidak masuk DPT ini harus benar-benar harus independen karena tanpa adanya independensi maka segala kemungkin yang cenderung kecurangan yang dapat merugikan masyarakat akan terulang kembali. Lembaga yang dimaksudkan ini juga akan berfungsi sebagai pengontrol tim pendata yang bertugas menyampaikan undangan dan sekaligus memastikan sejauhmana proses undangan pemilih untuk disampaikan. Dengan demikian, dapat dipastikan dengan adanya lembaga ini akan lebih menjanjikan terciptanya pelaksanaan pemilu yang benar-benar didukung rakyat sepenuhnya maka tentunya lembaga ini harus segera direalisasikan sebab pemilihan presiden akan sebentar lagi digelar.[]